Home / Hikmah / Mengurai Benang Kusut Nikah Dan Seks

Mengurai Benang Kusut Nikah Dan Seks

Topik nikah dan seks, tampaknya sangat menarik untuk dibahas. Sebab, sejak awal Desember 2012 ini, berita tentang nikah siri dan masalah perjinahan, sangat mendominasi pemberitaan di negeri ini. Di media cetak dan televisi, menjadi media yang dominan dalam pemberitaan ini. Bahkan pekan depan, berita ini masih akan tetap diangkat, dan menjadi sebuah diskusi di sebuah media televisi.

Di situ ada sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Berita-berita mengenai nikah dan seks ini, bisa kita bagi menjadi beberapa hal penting. Pertama, tentang nikah siri (nikah siri atau nikah di bawah tangan artinya nikah tanpa catatan resmi dari KUA). Ini sesuatu yang luar biasa. Hampir semua orang menanggapi (setidaknya ada tiga menteri yang menanggapi, dan bahkan presiden pun ikut menanggapi). Seandainya Sekjen PBB menanggapi mengenai nikah siri ini, saya akan berkata: “Apakah Anda tidak punya pekerjaan?”

Kedua, tentang adanya remaja, para pelajar, di kota yang agamis, Situbondo, yang melakukan ‘arisan jinah’. Mereka mengumpulkan uang lima ribu rupiah per orang (jumlah mereka ada 14 orang), maka terkumpullah uang 75 ribu rupiah. Nah, yang mendapatkan giliran langsung memesan pelacur untuk berbuat jinah. Menurut pengamat, sebenarnya hal itu adalah gejala ‘gunung es’ (yang tampak di permukaan), dan yang terjadi sebenarnya lebih parah dari itu.

Sangat disayangkan. Di negara yang menjunjung nilai-nilai agama, justru ada ‘arisan jinah’. Tetapi, yang menjadi catatan adalah pemberitaan yang kedua ini tidak sedahsyat yang pertama. Bahkan saya tidak melihat ada orang yang protes mengenai ‘arisan jinah’ ini. Mengenai nikah siri, ada seorang menteri yang mengatakan: “Itu adalah pelecehan terhadap perempuan.”

Saya mengatakan bahwa yang dinamakan nikah itu adalah sebuah akad. Akad tidak akan terjadi, jika tidak ada persetujuan-persetujuan dari kedua belah pihak. Jika dilihat dari sisi ini, di mana pelecahannya?

Tetapi, ketika ada ‘arisan jinah’, tidak ada yang berkomentar bahwa itu adalah pelecehan terhadap perempuan. Bahkan, saya baca di sebuah majalah, di Indonesia ada tempat pelacuran terbesar di Asia Tenggara. Tetapi tidak ada yang mengatakan bahwa itu adalah pelecehan perempuan. Padahal pelacuran bukan hanya sekadar pelecehan perempuan, tetapi lebih dari itu. Bagaimana tidak, dalam pelacuran, perempuan dijadikan ‘WC Umum’. Setiap orang yang datang, harus membayar di situ. Dan anehnya, tidak ada yang berkomentar tentang pelacuran.

Tetapi, mengapa nikah siri yang menurut UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan menurut hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. UU tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam hal ini nikah siri, menurut UU dan hukum Islam adalah sah. Mengapa harus diributkan? Sementara pelacuran yang sedemikian dahsyat, tidak ada yang meributkannya.

Hal ini yang perlu kita garis-bawahi. Di sini, menurut saya, ada agenda di belakangnya. Sebab, tidak mungkin hal ini berjalan sendiri. Sekarang malah ada orang yang berdemonstrasi Anti Poligami dua hari yang lalu, ditayangkan di televisi. Padahal poligami itu dibenarkan menurut Al-Quran. Jika begini, mungkin saja nanti akan ada demonstrasi Anti Pernikahan Laki-laki dan Perempuan, karena mereka menginginkan pernikahan makhluk sejenis.

Ketiga, ada berita seorang laki-laki membunuh istrinya, lantaran istrinya selalu meminta cerai. Lalu, ada seorang anak menganiaya ibunya, karena anak ini melihat ibunya sedang berjinah dengan laki-laki selain ayahnya. Anaknya merasa malu dengan perbuatan ibunya itu, maka anak ini membunuh ibunya. Mungkin di satu sisi, kita bisa berpendapat bahwa anak ini telah durhaka. Tetapi di sisi yang lain, anak ini masih mempunyai rasa malu.

Semua ini adalah cerminan wajah kita, bangsa Indonesia.

Lalu, siapa yang melakukan agenda-agenda seperti ini? Agenda tersebut ternyata telah menyusup ke dalam UU tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Setelah saya baca Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, saya menjadi bertanya, apakah benar itu Kompilasi Hukum Islam di Indonesia? Atau Kompilasi Hukum Jahiliyah di Indonesia (Jahiliyah merujuk pada pada pengertian masyarakat Jahiliyah pada masa sebelum diutusnya Nabi Muhammad Saw., yaitu ‘kebodohan’)?

Misalnya, saya bacakan, dalam Bab VIII tentang Kawin Hamil, pasal 53 ayat (1), berbunyi: seorang wanita hamil di luar nikah (artinya hamil hasil jinah), dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. Hukum Islam mana yang menyatakan seperti ini? Hal ini malah akan membuka pintu perjinahan. Bahkan melegalisasi perjinahan.

Dalam Islam, tentang wanita hamil, ada dua macam, yaitu hamil akibat pernikahan yang sah, diatur oleh Al-Quran: wanita-wanita hamil masa idah-nya/masa tunggunya sampai anaknya melahirkan (QS Ath-Thalaq [65]: 4); dan tentang wanita hamil akibat jinah, diatur dalam hadis yaitu dalam hadis sahih Imam Muslim: Rasulullah Saw. pernah kedatangan seorang wanita dari suku Al-Ghamidiyah yang mengaku telah berbuat jinah dan hamil, sementara wanita ini pernah bersuami. Apakah Rasulullah Saw. menikahkannya dengan pria yang menghamilinya? Tidak. Maka dipanggillah walinya, dan Rasulullah Saw. mengatakan kepada walinya itu: “Perlakukanlah wanita ini dengan baik. Nanti, jika bayinya itu telah lahir, datanglah kembali ke sini dengannya.” Setelah anaknya melahirkan maka sang wali datang dengan wanita tersebut. Apa yang dikatakan Rasulullah Saw.? “Bawalah pulang putrimu, nanti kalau bayinya telah berumur dua tahun, bawalah kembali ke sini.”

Kemudian, setelah bayinya berusia dua tahun mereka kembali kepada Rasulullah Saw. Apa yang dilakukan Rasul Saw.? Lalu, beliau menghukum wanita itu dengan hukum rajam sampai meninggal dunia. Setelah meninggal, Rasulullah Saw. akan menyalati wanita Ghamidiyah tersebut, lalu Sayyidina Umar ra berkata: “Mengapa engkau akan menyalati wanita itu, padahal dia telah berjinah?”

Maka, Rasulullah Saw. menjawab: “Dia telah bertobat, dengan tobatnya apabila dibagi-bagi kepada seluruh warga Madinah, mereka semua akan mendapatkan tobat dari wanita itu.” (HR Muslim)

Inilah hukum Islam yang sebenarnya. Saya teringat, ketika proses RUU tentang Perkawinan dibahas di DPR tahun 1974. Di sana ada sebuah bab tentang Pertunangan (walaupun akhirnya gagal masuk dalam UU). Apa isi bab tersebut? Dalam ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan dapat didahului dengan pertunangan. Ayat (2) menyatakan bahwa apabila pertunangan itu mengakibatkan kehamilan, maka… Ayat kedua inilah yang diprotes oleh umat Islam waktu itu. Sebab, ayat ini membuka dan melagalisasi perjinahan. Padahal Islam menentang perjinahan.

Ayat tersebut akhirnya tidak masuk dalam UU. Tetapi, sekarang malah masuk ke dalam Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam ini dimaksudkan untuk pedoman para Hakim Agama, supaya mudah dalam mengadili masalah-masalah pernikahan. Dan diberlakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991. Ini merupakan hukum positif di Indonesia.

Nah, hemat saya, isi Kompilasi Hukum Islam ini, dicurigai sebagai penyebab munculnya nikah-nikah siri itu. Saya melihat ada tiga sebab yang menimbulkan nikah siri. Pertama, karena mahalnya biaya nikah (informasi ini saya dapat dari daerah Riau). Di sana, biaya nikah untuk pencatatan nikah sampai mencapai 700 ribu rupiah. Bagi orang di pulau-pulau terpencil di Riau sana, biaya ini sangat mahal. Oleh karena itu, jika ingin halal tetapi tidak mahal, maka caranya adalah nikah siri.

Nikah siri sebenarnya tidak dikenal dalam hukum Islam, bahkan di UU tentang Perkawinan pun tidak ada. Istilah ini muncul sebagai istilah lokal: nikah siri, nikah di bawah tangan, kawin lari, nikah liar, dan nikah pemilu (istilah untuk nikah karena hamil, pemilu artinya pengantin hamil dahulu). Celakanya, jika nikah pemilu ini satu hari setelah akad nikah bayinya lahir, maka mendapatkan surat akta nikah. Setelah mendapatkan akta nikah, maka akan mendapatkan akta kelahiran bagi bayinya.

Sementara nikah siri yang sah, tidak akan mendapatkan akta nikah. Maka, tentu, hati orang yang melihat kebenaran akan menangis. Ketika orang yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono (berita bisa dibaca di tempo.co, “Machica Mochtar Ingin Tes DNA”, Selasa, 3 April 2012). Ayahnya menikah menurut hukum agama dan menurut UU. Tetapi dalam surat keterangannya disebut, Muhammad Iqbal Ramadhan lahir dari hamil di luar nikah. Di sini, Muhammad Iqbal Ramadhan telah dizalimi.

Anak yang lahir dari pernikahan (siri) dinyatakan anak di luar nikah. Tetapi, anak yang lahir dari pernikahan karena nikah (karena hamil sebelum menikah), hanya karena nikah dengan catatan KUA dinyatakan sebagai anak yang sah. Sangat ironis!

Kedua, penyebab dari nikah siri adalah ingin cepat halal atau khawatir dari perbuatan haram. Seorang ayah di Jawa Timur dan anaknya kuliah di Jakarta dilamar oleh anak yang tinggal di Jakarta. Maka sebelum berangkat, ayahnya mengakadkan anaknya menikah dengan anak laki-laki yang melamar itu. Itulah nikah siri.

Ketiga, penyebab nikah siri yang banyak menimpa oknum-oknum pejabat, adalah karena sulitnya untuk berpoligami. Saya berpendapat bahwa banyak orang yang setuju dengan poligami, tetapi tidak berpoligami. Banyak orang yang anti poligami tetapi justru berpoligami. Jika ditelusuri, ujung-ujungnya, yang disasar adalah orang yang berpoligami tidak pantas untuk dicontoh. Maka, dalam hal ini Rasulullah Saw. tidak pantas disebut pemimpin. Ini yang menjadi poin penting. Maka, kita perlu waspada, sebab hal ini sebenarnya adalah pekerjaan-pekerjaan Zionis Yahudi yang ingin mendiskreditkan Rasulullah Saw.

Senyatanya, mereka bergerak bukan hanya membuat film atau kartun yang menghina Nabi Muhammad Saw., tetapi juga melalui hukum. Demikian.[]

Disarikan dari Khutbah Jum’at Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Ya’qub, MA

pada tanggal 14 Desember 2012 di Masjid Sunda Kelapa Jakarta

Check Also

izin

Harus Ada Izin

Ketika anda ingin bertemu presiden, bisakah anda bertemu tanpa ada izin..? kalau tidak ada izin, ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *